Connect with us

Oil & Gas

Penerimaan Negara Hulu Migas Lebihi Target (APBN-P) 2017

Published

on

Penerimaan-Negara-Hulu-Migas-Lebihi-Target-APBN-P-2017

Indoseafarers.com – Sektor hulu migas negara pada tahun 2017 mencatat kenaikan. Kenaikan ini melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yakni sebesar US$13,1 miliar, naik 0,9 miliar dari target US$12,2. Berita penerimaan ini dilansir melalui situs resmi SKK Migas.

“Capaiannya sekitar 108 persen dari target pemerintah,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi di Jakarta, Jumat (5/1).

Untuk lifting minyak dan gas bumi, capaiannya sebesar 1,944 juta barel ekuivalen minyak per hari atau sekitar 98,9 persen dari target APBN-P yang sebesar 1,965 juta barel ekuivalen minyak per hari. Rinciannya, lifting minyak bumi sebesar 803,8 ribu barel per hari atau 98,6 persen dari target sebesar 815 ribu barel per hari. Sedangkan realisasi lifting gas bumi sebesar 6.386 juta standar kaki kubik per hari atau 99,2 persen dari target yang sebesar 6.440 juta standar kaki kubik per hari.

“Kami berusaha seoptimal mungkin untuk menekan penurunan produksi alamiah dengan percepatan penyelesaian proyek dan mendorong kegiatan yang menjaga tingkat produksi,” katanya.

Pada 2017, terdapat 14 proyek yang mulai berproduksi dengan tambahan sebesar 3.800 barel per hari dan 587 juta kaki kubik per hari hingga 31 Desember 2017. Puncak produksi dari ke-14 proyek tersebut mencapai 21.280barel minyak per hari dan 1.194 juta kaki kubik per hari.

Realisasi investasi tahun 2017 sebesar US$9,33 miliar dari kesepakatan dalam WP&B yang sebesar US$12,29 miliar. Dari jumlah tersebut, investasi untuk blok eksplorasi hanya sebesar US$180 juta, sebesar US$9,15 miliar untuk blok eksploitasi.

Sementara itu, pengembalian biaya operasi (cost recovery) sebesar US$11,3 miliar atau 106% dari target APBN-P 2017 sebesar US$10,7 milliar (unaudited). Alokasi biaya terbesar cost recovery untuk mendukung aktivitas operasi sebesar 47 persen dan depresiasi sebesar 29 persen.

Dia hanyalah seorang Pelaut yang juga masih aktif berlayar hingga saat ini. Hobinya yang gemar menulis dan membaca berita-berita terbaru, terupdate serta terhangat seputar Pelaut membuatnya memiliki ide untuk membuat situs ini bersama beberapa temannya.

Dalam Negeri

Pertamina Siap Sewakan FSO (Floating Storage & Offloading) untuk Produsen FAME

Published

on

By

FPSO OSX 1 Rio de Janeiro

Indoseafarers.comPT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan untuk menyewakan FSO (Floating Storage & Offloading) kepada produsen bahan bakar nabati. Namun demikian, terkait kemungkinan pembiayaan sewa FSO ini nantinya akan menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dimana saat ini masih menunggu hasil kajian dari pemerintah.

Alfian Nasution selaku Senior Vice President of Shipping Pertamina menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan beban biaya penyewaan kapal. “Itu keputusan pemerintah, yang jelas ada alokasi dana untuk kegiatan distribusi,” kata dia di Jakarta, Senin (19/11).

Menurut rencana, penyewaan FSO untuk APROBI (Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia) rencananya akan dilakukan secara business to business (B to B). Adapun skema baru penyaluran 112 titik menjadi 25 titik juga akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2019.

Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menyatakan perhitungan biaya sewa kapal sebagai floating storage lebih murah ketimbang mendistribusikannya ke 112 titik lokasi.

“Teorinya, tidak sebesar biaya pengiriman langsung, lebih baik ke titik yang lebih kecil,” kata Paulus di Jakarta, Senin (19/11).

Penyederhanaan pengiriman untuk 112 titik menjadi 25 lokasi mulai tahun depan bakal memudahkan rantai distribusi. “Itu untuk suplai 120 ribu kiloliter ke Balikpapan yang bakal bergerak ke wilayah timur,” ujarnya.

Kapal milik Pertamina berkapasitas 35 ribu kiloliter. Sementara tangki terapung di Balikpapan bakal berkapasitas sebesar 70 ribu kiloliter. Sehingga produsen bahan bakar nabati nantinya bakal mengirimkan FAME setiap dua minggu sekali.

Continue Reading

By Company

Tingkat Utilisasi Kapal Wintermar Offshore Naik Menjadi 65% Pada Akhir Juli 2018

Published

on

Grafik-Utilisasi-Kapal-Wintermar-Offshore

Indoseafarers.comPublic Expose Update tertanggal 28th August 2018 dari situs resmi PT. Wintermar Offshore Marine Tbk melaporkan bahwa tingkat utilisasi kapal Wintermar Offshore kembali naik menjadi 65% pada akhir Juli didukung oleh tingkat utilisasi Kapal High Tier yang mencapai 90%, sementara tambahan kontrak baru telah mendorong nilai kontrak yang dimiliki menjadi US$77juta pada akhir Juli dari US$69 juta pada akhir Juni 2018.

Sejak kuartal kedua 2018, telah lebih banyak kontrak dimulai, yang mendongkrak tingkat utilisasi armada, khususnya Mid dan High Tier. Rata-rata utilisasi armada hingga July 2018 tercatat 65%, dibandingkan 64% yang dicapai pada akhir kuartal kedua 2018.

Beberapa perpanjangan kontrak untuk satu atau dua tahun kedepan telah dilakukan pada bulan Juli, sementara ada juga beberapa tambahan kontrak baru yang didapat sehingga meningkatkan jumlah kontrak yang dimiliki menjadi sebesar US$77juta pada akhir Juli 2018 dibandingkan US$69juta pada akhir bulan sebelumnya.

Grafik-Kontrak-Kapal-Wintermar-Offshore

Grafik Kontrak Kapal Wintermar Offshore

Strategi Perusahaan dalam menurunkan tingkat hutang, mendorong rasio pembiayaan bersih ke level 34% pada akhir Juli 2018 dibandingkan 50% pada awal tahun. Hal ini akan memperbaiki arus kas perusahaan dimasa mendatang dan memberi Perusahaan keleluasaan dalam membuat keputusan strategis.

Prospek Industri “Offshore Support Vessels (OSV)”

Secara global, saat ini terdapat lebih banyak proyek hulu migas yang telah dimulai. Harga minyak tetap kuat dikarenakan kekhawatiran perang dagang antara China dan Amerika Serikat sebagaimana isu-isu politik membatasi pasokan dari Venezuela dan Iran. Tarif sewa kapal di Laut Utara telah mulai menguat.

Di Asia, sudah ada perbaikan berkelanjutan pada utilisasi Rig yang ditunjukkan pada grafik dibawah. Namun, dikarenakan masih banyaknya kapasitas tersedia yang ditawarkan oleh Armada Lepas Pantai Asia, tetapi tarif sewa masih tetap lebih rendah dari yang diharapkan, walaupun titik terendah telah terlewati.

Di Indonesia, terjadi penundaan sampai akhir tahun 2018 dari beberapa kontrak jangka waktu lebih panjang yang sebelumnya diharapkan mulai di awal tahun ini. Ketika proyek-proyek ini dimulai pada awal tahun depan, kondisi penawaran yang berlebih akan berbalik, sehingga optimisme meningkatnya tarif sewa dapat terwujud tahun depan.

Prospek Industri “Offshore Support Vessels (OSV)”

Grafik-Prospek-Kapal-OSV-di-Asia

Grafik Prospek Kapal OSV di Asia

Continue Reading

Breaking News

Mantan Dirut PT Pertamina Jadi Tersangka Kasus Korupsi Blok Minyak Australia

Published

on

Mantan-Dirut-Pertamina-persero-Karen-Agustiawan

Indoseafarers.com – Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 568 miliar.

Penetapan Karen sebagai tersangka dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Muhammad Rum. Rum mengatakan bahwa penetapan tersangka Karen berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. “Sampai sekarang sudah 67 saksi diperiksa oleh penyidik,” kata Rum pada Rabu, 4 April 2018.

Selain Karen, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain yaitu Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan. Ketiga tersangka dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman di kantornya, Kamis (5/4) menegaskan penetapan Karen Agustiawan dan tiga mantan petinggi Pertamina lainnya sebagai tersangka sudah sesuai prosedur yang ada. Menurut Adi, terdapat dua alat bukti yang membuat Karen dan yang lainnya menjadi tersangka.

“Kemudian didapat pada saat proses itu, dua alat bukti permulaan. Yang berkaitan dengan itu kita tergambar, siapa yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya mantan direktur utama itu,” ujar Adi Toegarisman.


Karen Agustiawan, wanita kelahiran Bandung ini pada tahun 2011/2012 oleh majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat Forbes. Forbes memasukan Karen sebagai yang pertama di dalam daftar Asia’s 50 Power Businesswomen. Setelah mengundurkan diri dari PT Pertamina, Karen menjadi guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat.
Lulus dari jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung tahun 1983, Karen memulai kariernya sebagai profesional di Landmark Concurrent Solusi Indonesia sebagai business development manager (1998-2002), dan Halliburton Indonesia sebagai commercial manager for consulting and project management (2002-2006).

Sebelumnya, selain ketiga tersangka diatas, Kejagung telah menetapkan tersangka BK, mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT. Pertamina (Persero). “Sampai sekarang sudah 67 saksi diperiksa oleh penyidik,” kata Rum, Rabu (4/4).

Kasus itu berawal pada 2009, ketika Pertamina melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Akibatnya, peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$ 31.492.851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah US$ 26.808.244 tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Akibatnya PT Pertamina (Persero) dirugikan hingga sebesar US$ 31.492.851 dan Aus$ 26.808.244 atau setara dengan Rp 568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan Publik.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Offshore News

Offshore Vessel

Featured News