Penerbitan Sertifikat Pelaut Kini Resmi Dilimpahkan ke Lembaga Diklat

Indoseafarer.com – Peraturan Menteri (PM) 4 November 2016 dan diundangkan 7 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi No.140 Tahun 2016 sebagai perubahan atas PM No.70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut menyatakan bahwa Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan dilimpahkan penerbitannya kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan (approved) oleh Direktur Jenderal

Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyikapi dinamika yang berkembang serta menyesuaikan dengan aturan International Maritime Organization (IMO).

Berkaitan dengan sertifikat pelaut merujuk pada peraturan STCW-2010 Amandemen Manila, telah disetujui oleh International Maritime Organization (IMO) untuk diperpanjang masa berlakunya hingga 1 Juli 2017.

Baca juga: STCW-2010 Amandemen Manila Diperpanjang Sampai 1 Juli 2017

“Ada beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifkasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), diubah,” kata Kepala BPSDM Perhubungan Dr.Wahju Satrio utomo, SH, M.Sc didampingi Kasubag Humas BPSDM Perhubungan Eki ALtrian di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Poin penting yang diubah dalam PM No.140 tahun 2016 ini, menurut Tommy (sapaan akrab dia) seperti tertuang dalam pasal 2 dalam PM tersebut. “Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan dilimpahkan penerbitannya kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan (approved) oleh Direktur Jenderal,” jelas Tommy lagi.

Dalam PM tersebut dengan jelas menyebutkan, lembaga Diklat Pelaut yang menerima pelimpahan tugas itu adalah lembaga diklat di bawah Kementerian Perhubungan khususnya BPSDM Perhubungan.

Lembaga Diklat Pelaut Yang Dapat Menerbitkan Sertifikat Pelaut

Sedikitnya ada 12 lembaga diklat pelaut di lingkungan BPSDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan di seluruh Indonsia. “Mereka itu adalah BP2IP Malahayati Aceh Besar, BPPP Padang Pariaman, BP2IP Tangerang, STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Barombong, BPPP Minahasa Selatan dan BP2IP Sorong, Papua,” sebut Tommy.

Dalam PM itu mengatur, Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), memastikan setiap sertifikat yang diterbitkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Blanko sertifikat keahlian dan keterampilan disediakan oleh Direktorat Jenderal sesuai kebutuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sertifikat pengukuhan diterbitkan oleh Direktur Jenderal. “Blanko sertifikat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Direktorat Jenderal,” papar Tommy.

Dia menambahkan, seluruh lembaga diklat pelaut di bawah BPSDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan sudah siap melayani dan menerbitkan sertifikat pelaut baik COP dan COC, atas nama Dotkappel Ditjen Perhubungan Laut.

“Hal itu dilakukan, semata-mata untuk mempercepat dan memudahkan pelaut yang mengurus administrasi khususnya sertifikat COP dan COC. Sertifikat tersebut bisa diterbitkan oleh lembaga diklat di bawah Kementerian Perhubungan,” terang Tommy.

Namun begitu, urai dia, lembaga dikat itu hanya melaksanakan tugas. Semua itu dilakukan atas nama Dirjen Perhubungan Laut. “Selama ini, yang tercatat sebagai administrator pelaut di IMO adalah Ditjen Perhubungan Laut. Kalau nanti dilimpahkan ke lembaga diklat itu hanya semata-mata pelaksana, sedang penanggung jawabnya tetap regulator yaitu Ditjen Perhubungan Laut,” tegas Tommy.

Sumber: Beritatrans